Buktikan Keseriusannya, Wabup Serahkan Berkas Bakal Calon Bupati Sukabumi

SUKABUMI – Wakil Bupati Sukabumi, Akhmad Jajuli sepertinya membuktikan kesungguhannya untuk maju kembali ke bursa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2015-2020 melalui PDI Perjuangan.

Kesungguhan Akhmad Jajuli dibuktikan dengan menyerahkan berkas pendaftaran nya ke tim penjaringan dan penyaringan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digedung Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Sukabumi, di Jalan Raya Selakopi No.35 A, Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (11/10/2014).

Hasil pantuan LENSA, Kedatangan Akhmad Jajuli di kantor DPC PDIP sekitar pukul 16.30 Wib, Dengan di kawal oleh sejumlah tim sukses pendukungnya, dan diterima oleh tim penjaringan dan penyaringan dengan baik.

"Saya buktikan kesungguhan saya ini untuk maju ke bursa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi melalui PDIP," kata Akhmad Jajuli kepada LENSA seusai penyerahan berkas pendaftaran di Gedung DPC PDIP Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, Dengan menyerahkan berkas pencalonnanya itu, Akhmad Jajuli sekaligus menjawab niat keseriusannya untuk mencalonkan dirinya sebagai calon Bupati Sukabumi pada Piilkada 2015 dengan menggunakan mesin partai PDIP.

Lanjut Akhmad Jajuli mengungkapkan, Secara pribadi pencalonan dirinya karena ingin berjuang membela masyarakat dan ingin memajukan masyarakat dari segala sektor pembangunan. "Saya tidak khawatir dengan RUU Pilkada yang saat ini masih berpolemik, karena memang saya niatnya ingin berjuang pro rakyat dengan membangun Kabupaten Sukabumi ke arah yang lebih baik lagi," Ungkapnya.

Sementara itu, Ketua penjaringan dan penyaringan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi DPC PDIP Kabupaten Sukabumi, Fauji Nurjaman mengatakan dari sepuluh orang yang mengambil formulir pendaftaran, Saat ini baru ada enam orang termasuk Akhmad Jajuli yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran melalui PDIP, Jelas Fauji 

Fauji memaparkan, Ke enam calon tersebut diantaranya, Marwan Hamdani, Rifai Ukon, Herwan Nugraha, Wahyudin Azis, Iwan Gunawan dan Akhmad Jajuli.

"Sebelumnya ke sepuluh calon yang sudah mengambil formulir itu adalah, Wahyudin Azis, Marwan Hamdani, Asep Setiawan, Iwan Gunawan, Budi Widaya, Anwar Sadat, Rifai Ukon, Akhmad Jajuli, Herwan Nugraha dan Asep Wahyu," paparnya.

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 14.37

Ketua Komisi III DPRD Desak Walikota Sukabumi Realisasikan Janjinya.

SUKABUMI - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Gagan Rachman Suparman mendesak Walikota Sukabumi untuk segera merealisasikan Kartu Cerdas dan Kartu Sehat.

Dia khawatir mendapat reaksi dari masyarakat jika  program yang dijanjikan dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2013 lalu tidak segera digulirkan. “Saya tidak menginginkan ada reaksi dari masyarakat kalau program ini tidak segera digulirkan,” ujarnya saat ditemui lensanasional.com, di ruang kerjanya, Rabu (22/10).

Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan dibenaknya berkaitan dengan program tersebut, diantaranya mengenai anggaran. Pasalnya, untuk merealisasikan kartu cerdas dan kartu sehat sangat dibutuhkan dana yang cukup besar. “Pesertanya  bisa puluhan ribu. Mampu tidak APBD untuk membiayainya,” katanya.

Selain itu, jika tidak direalisasikan, Gagan khawatir program itu bisa tumpang tindih dengan program serupa yang digagas Presiden Jokowi. Sehingga berbenturan dengan program nasional. “Kalau ada dua program yang sama antara yang direncanakan pemerintah pusat dan daerah, tentunnya anggarannya bisa berlapis. Kira-kira ini bisa menimbulkan masalah atau tidak?,” ujarnyanya.

Untuk itu  dia berharap, Walikota menjelaskan kembali menyakut program tersebut agar tidak mengundang tanda tanya dari dewan. Meski kekhawatirannya cukup besar, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) - Perjuangan itu mendorong jika program itu kelak bisa terealisasi.

Bahkan dia mendorong agar segera terwujud, karena masyarakat khususnya dari kalangan ekonomi lemah sangat membutuhkan. “Kalau pemda bisa merealisasikan, Dewan pasti mendukung. Tapi kalau tidak mampu jangan dipaksakan,” tegasnya.

Dia juga tidak ingin berburuk sangka terkait belum terealisasikannya program itu. Dirinya menduga, keterlambatan hanya karena masih dalam tahap persiapan. “Itu kan program kerja, mungkin masih banyak pertimbangan. Selain itu, masih mempertimbangkan alokasi dananya. Mudah-mudahan hanya tertunda dan bisa segera terjawab,” harapnya.

Dia menambahkan, setelah terbentuknya komisi - komisi. Komisi III yang berada dibawah kepemimpinnya terus melakukan kordinasi dengan dinas yang menjadi mitranya. Salah satu lembaga di wilayah Kota Sukabumi yang telah di kunjunginya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K).

Sebagai Fungsinya, DPRD selayaknya melakukan bentuk pengawasan sekaligus menampung masukan yang akan dijadikan sebagai bahan pembahasan di legislatif. Dan pihaknya akan terus mendorong agar program terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.

Dia juga menegaskan siap menampung masukan dan kritikan dari masyarakat demi meningkatkan kinerjanya agar lebih baik. Selain itu, mendorong pemerintah agar bekerja lebih berkualitas. Dia mengakui, orang-orang yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kota Sukabumi lebih professional dan mampu melaksanakan program yang telah di rencanakan itu.

“Intinya, program program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. DPRD, masyarakat Kota Sukabumi serta stake holder yang ada harus mendorongnya agar program kartu cerdas dan kartu sehat ini secepatnya bisa terwujud,” pungkasnya.

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 14.33

Mungkinkah Golkar ke Luar dari KMP? Priyo: Politik Itu Dinamis

Partai Golkar seolah menjadi dirijen dari Koalisi Merah Putih setelah gagal memenangkan Prabowo-Hatta dalam Pilpres. Dipilihnya Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Presidium KMP pun semakin melekatkan partai itu di koalisi.

Dua bulan lagi partai tersebut akan melaksanakan Munas yang akan memilih ketum baru. Mungkinkah Golkar keluar dari KMP?

"Politik itu dinamis. Terhadap blok koalisi itu dinamis. Tapi kalau blok koalisi karena dendam itu tidak baik," ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dalam diskusi Emrus Corner di Horapa Restoran, Jl Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/11/2014).

Membentuk koalisi yang paling penting adalah niat untuk berdemokrasi secara baik. Jika memang benar untuk berdemokrasi, maka pilihan politik harus dihormati.

"Tentunya saya akan mengikuti pendapat-pendapat daerah," ujar pria yang juga akan melaju dalam suksesi Golkar itu.

"Saya 17 tahun di parlemen belum pernah ada DPR tandingan dan praktis tak bekerja. Sebagai alumni saya sedih. Ada ego. Apakah ke depan blok koalisi perlu ditata ulang?" lanjut mantan Wakil Ketua DPR itu.

Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bakti kemudian menambahkan bahwa perubahan sikap politik adalah keniscayaan. Tentunya KMP pun tak akan tinggal diam dalam proses Munas Golkar

Detik.com

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 15.39

SBY: Pejabat Daerah dari Demokrat Wajib Loyal kepada Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan instruksi untuk seluruh kader Demokrat, baik yang di DPR maupun yang menjadi pejabat daerah. Instruksi itu disebut sebagai Tiga Kewajiban bagi Partai Demokrat atau disingkat 3 Wajib PD. 

Hal itu diungkapkan SBY dalam cuitan di twitternya, @SBYudhoyono. SBY menegaskan, ada 3 instruksi yang wajib dijalankan seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Terutama bagi mereka yang menjadi pejabat di daerah.

"Para Gubernur, Bupati & Walikota (atau wakil-wakilnya) yang berasal dari PD wajib loyal kepada Presiden Jokowi," cuit SBY, Minggu (16/11/2014).

Karena sebagai Kepala Daerah, kata SBY, garis komando dalam pemerintahan adalah presiden, bukan kepada ketua umum partai.

"Kedua, PD wajib mendukung kebijakan Presiden & pemerintah yang tepat & sungguh bermanfaat bagi rakyat. Tidak 'waton suloyo'," lanjut dia.

Ketiga, kader PD wajib mengkritisi dan menolak kebijakan presiden dan pemerintah yang tidak tepat dan nyata-nyata tidak pro rakyat. SBY meminta internal Demokrat agar etis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi-JK.

"Jika hrs tolak & kritisi kebijakan yg salah & tdk pro rakyat, PD mesti sampaikan dg cara yg tepat & beretika. Sekali lg, tdk 'waton suloyo'," tutup SBY.

Selengkapnya : http://news.liputan6.com/

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 13.10

Priyo Tegaskan Ketum Golkar Selanjutnya Tak Akan Menang Aklamasi

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan adanya isu miring dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut. Yakni akan terjadi aklamasi yang memenangkan salah satu calon.

"Saya dapat laporan dari daerah, instrumen partai mengarahkan untuk memaksa mendukung seorang calon. Cara seperti itu tidak seharusnya dilakukan. Biarkan dengan hati nuraninya memilih calon yang tersedia," tegas Priyo, di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

Meski isu aklamasi itu berhembus kuat, Priyo memastikan hal itu tak terjadi. Alasannya, aklamasi baru bisa dilakukan bila semua pemegang suara resmi dalam Munas Golkar menunjuk calon tertentu. 

Sementara, Priyo mengaku ‎mengantungi dukungan yang cukup signifikan. "Saya telah memperoleh 380 lebih dan utamanya dari DPD Golkar seluruh Indonesia dan beberapa di antaranya DPD I. Dengan demikian, rencana yang akan diplot untuk aklamasi harusnya batal, karena saya sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan 30 persen sesuai dengan AD/ART," papar dia.

"Pak Ical menyatakan ada 400 dukungan, saya ada 380 dukungan dari DPD tingkat II dan beberapa di antaranya pimpinan DPD tingkat I dengan cap dan kop surat untuk maju dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar," tandas Priyo.

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 13.03

Pengamat: Regenerasi Pemimpin Golkar Itu Keharusan

Pergantian pemimpin di tubuh Partai Golkar dinilai diperlukan. Ini untuk membawa partai yang masih dipimpin Aburizal Bakrie atau Ical itu lebih berprestasi.

"Regenerasi Golkar sebuah keharusan," kata pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Minggu (16/11/2014).

"Dalam indikasi terakhir, terjadi kemampatan regenerasi. Beringin muda yang cerdas dan kritis tidak mendapatkan tempat yang subur karena sistem yang membuat mereka termarjinalkan," imbuh dia.

Dia menilai, Partai Golkar membutuhkan sosok pemimpin yang berasal dari generasi muda. Ini demi merauk suara yang lebih besar lagi pada Pemilu 2019 mendatang.

"Perubahan restrukturisasi kepemimpinan. Ini penting untuk Golkar. Makin lama pemilih kita makin muda dan sedikit yang di atas 50. Kalau Ketum Golkar terlalu tua, nanti gagal menyapa pemilih yang lebih muda," imbuh dia.

Burhanuddin mengatakan, 2014 merupakan bukti konkret kegagalan Ical. Saat pileg, perolehan Golkar turun menjadi 91 kursi. Bahkan, Ical tak jadi maju sebagai capres saat Pilpres.

"‎Dia gagal menjadikan dirinya sebagai capres atau cawapres pun tak laku. Padahal dia ketua umum partai terbesar kedua," tutur Burhanuddin.

Sementara itu, pengamat senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menambahkan, bila Ical kembali menjadi pemimpin Golkar, maka partai tersebut sedang berada dalam kondisi senja. 

"Kalau Golkar memilih Ical lagi. Kita lihat saja senja kala di Golkar yang terjadi. Saya melihat perlu regenerasi, karena Nurdin (Ketua SC Rampinas Golkar Nurdin Halid) ingin mempertahankan Ical demi ideologi Golkar yang ideloginya pancasila. Memang ada partai lain yang ideologinya bukan Pancasila,‎" imbuh dia.

"Apakah benar kalau Ical dipertahankan sebagai ketum bisa dijadikan motor penggerak utama di KMP (Koalisi Merah Putih)," tandas Ikrar.

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, Ical sudah mendapat dukungan mayoritas pengurus-pengurus partai yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Terlebih, tidak ada larangan bagi ketum incumbent untuk kembali mencalonkan diri.

Sedangkan menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, dukungan terhadap Ical untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum mencapai 300 lebih Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan II. "Terhadap Aburizal Bakrie yang saya dengar-dengar ada 300an. Tapi (calon) yang lain saya dengar juga cukup banyak," kata Akbar 15 November 2014. (Mut)

Selengkapnya :http://news.liputan6.com

Posted by Romeltea Media

Budaya Indonesia Updated at: 12.56